Sebuah perdebatan terjadi antara Anggota Komisi III DPR dan KPK, menyangkut soal anggaran Gedung Baru KPK. KPK merasa Komisi III DPR sengaja menghambat anggaran pembangunan Gedung Baru KPK, tapi sementara Komisi III DPR merasa tidak menghambat, argumentasinya adalah sesuai dengan mekanisme yang ada.
KPK : Apa alasan teman-teman di Komisi III menghambat anggaran pemebangunan Gedung Baru KPK…?
DPR : Nah…inilah masalahnya..kata menghambat itu tidak tepat, sebetulnya yang terjadi bukan penghambatan..kitakan disini punya prosedur dan mekanisme untuk menyetujui anggaran tersebut..
KPK : Tapi masalahnya..kebutuhan gedung baru tersebut sudah sangat mendesak..sementara semua pihak menuntut KPK untuk menuntaskan berbagai kasus yang ada…
DPR : Ya salah satu mekanisme yang menjadi tuntutan kita juga itu…KPK perlihatkan dulu dong progresnya..sudah berapa banyak kasus korupsi yang sudah dituntaskan…
KPK : Ya gimana kita bisa bekerja cepat menuntaskan berbagai kasus, kalau fasilitas penunjangnya dihambat….
DPR : Sekali lagi kita tekankan…jangan gunakan kata menghambat…kata itu kurang tepatlah…anggaran itu akan disetujui kalau sudah memenuhi semua persyaratan..
KPK : Jangan sampai nanti anggaran untuk membantu IMF sebesar 9,4 triliun disetujui DPR, tapi untuk pembangunan gedung baru KPK malah terlupakan…
DPR : Soal dana bantuan IMF itu juga kita DPR akan minta keterangan pemerintah terlebih dahulu, tidak semudah itu…
KPK : Terus apa persyaratan yang harus dipenuhi KPK lagi…agar anggaran gedung baru itu bisa segera cair….
dengan serentak anggota Komisi III yang ada di ruang rapat tersebut bicara secara lantang :
“WANI PIROOOOOOOOO…..”
Para anggota KPK yang hadir dalam ruang rapat pun tercengang semua…rupanya itu yang membuat anggaran gedung baru agak terhambat.
Ini cuma cerita humor, DPR gak perlu marah membaca cerita humor ini. Sesuatu yang bersipat serius kalau disampaikan secara humor mungkin lebih mengena. Siapa tahu dengan humor ini anggaran gedung baru KPK bisa disetujui DPR, dari pada KPK menerima sumbangan masyarakat, itukan akan lebih mempermalukan DPR.
Source:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar